Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi Pembangunan Jembatan Air Limbah di Pematang Siantar ( STudi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.PMS)

Abstract

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pembangunan jembatan air limbah antara Trijaya Putra dan Kepala Unit Pelaksana Teknik Pelayanan Pematang Siantar. Serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN PMS terkait sengketa wanprestasi dalam pembangunan jembatan air limbah. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam tesis ini meliputi pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Faktor utama yang menyebabkan wanprestasi adalah kelalaian Pengguna Anggaran yang berwenang yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Trijaya Putra, meskipun pekerjaan telah diserahkan dan digunakan dengan benar. Selain itu, terdapat juga penyalahgunaan uang muka proyek oleh pejabat Pengguna Anggaran yang berwenang untuk kepentingan pribadi, yang menunjukkan pelanggaran prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara yang baik. Majelis Hakim dalam kasus ini memutuskan untuk menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan formal berdasarkan prinsip nebis in idem, karena sebelumnya gugatan serupa telah diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. The purpose of the research in this thesis is to find out the factors causing default in the construction of a wastewater bridge between Trijaya Putra and the Head of Service Technical Implementation Unit Pematang Siantar. As well as to find out the basis for the judge’s consideration in deciding case Number 29/Pdt.G/2022/PN Pms related to the dispute over default in the construction of a wastewater bridge. The type of research used in this thesis is normative legal research. The problem approach used in this thesis includes a statutory approach and a case approach. The main factor that caused the default was the negligence of the Authorized Budget User who did not carry out payment obligations to Trijaya Putra, even though the work had been handed over and used properly. In addition, there was also misuse of project advances by Authorized Budget User officials for personal interests, indicating a violation of the principles of accountability and good state financial governance. The Panel of Judges in the case decided to reject the lawsuit with formal considerations based on the principle of nebis in idem, because previously a similar lawsuit had been decided and obtained permanent legal force.