Analisis Hukum tentang Proses Penyelesaian Ketidakhadiran Pemilik Rumah dalam Pelepasan Hak Jual Beli ( Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Medan)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian dalam menyelesaikan kepentingan hak dari orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pelaksanaan penyetoran sejumlah uang kas negara yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kepustakaan , lapangan dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah prosedur pengalihan hak atas tanah milik seseorang yang tidak diketahui keberadaannya memerlukan proses hukum yang kompleks dan berjenjang, dimulai dari pengajuan permohonan ke pengadilan, pengumpulan bukti dan saksi, putusan pengadilan, hingga persetujuan penjualan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari pengelolaan, baik penjualan maupun sewa, akan disimpan dalam bentuk deposito di bank pemerintah selama 30 tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada pihak yang mengklaim atau membuktikan sebagai pemilik sah, maka dana tersebut akan menjadi milik Negara dan masuk ke kas Negara. Sarannya adalah diperlukan sistem koordinasi yang lebih cepat, misalnya melalui digitalisasi dokumen, sistem pelacakan permohonan secara daring, dan standar waktu pelayanan agar proses tidak berlarut-larut. Dana hasil penjualan harta milik orang yang dinyatakan tidak hadir hendaknya disimpan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. This research aims to examine the settlement process for resolving the rights and interests of individuals whose whereabouts are no longer known, as well as the implementation of depositing a certain amount of state treasury funds for owners whose identities are unknown. The type of research employed is normative juridical research, utilizing data sources derived from both primary and secondary legal materials. Data were collected using library, field, and interview techniques, and analyzed qualitatively. The result of the research obtained is that the procedure for transferring land rights belonging to someone whose whereabouts are unknown requires a complex and tiered legal process, starting from submitting an application to the court, collecting evidence and witnesses, court decisions, to sales approval by the Ministry of Law and Human Rights. Proceeds from management, both sales and leases, will be kept in the form of deposits in state banks for 30 years. If within that period no party claims or proves to be the rightful owner, the funds will become the property of the State and go into the State treasury. The suggestion is that a faster coordination system is needed, for example through document digitization, an online application tracking system, and a standard service time so that the process does not drag on. Funds from the sale of assets belonging to people who are declared absent should be stored and managed with the principles of prudence and transparency.