Aspek Hukum Balai Harta Peninggalan Medan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Kepada Wali untuk Menjual Harta Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Medan)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan mekanisme penerbitan surat persetujuan kepada wali untuk menjual harta anak dibawah umur serta tanggung jawab hukum BHP dalam penerbitan surat persetujuan pada wali untuk menjual harta anak dibawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data dikumpulkan menggunakan teknik kepustakaan, lapangan dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah Perwalian diatur dalam Pasal 330–441 KUH Perdata dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur perwalian tentang anak. Prosedur permohonan menjadi wali untuk anak dibawah umur memerlukan proses hukum sesuai dengan peraturan, dimulai dari pengajuan permohonan kepengadilan, verifikasi data, pemanggilan untuk dimintai keterangan, pengambilan sumpah wali di BHP, penyerahan berita acara sumpah dan pencatatan harta, hingga pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. BHP berperan sebagai wali pengawas yang memastikan wali menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum dan melindungi kepentingan anak, terutama terkait penjualan aset. Sarannya adalah senantiasa wali untuk menjunjung prinsip kepentingan terbaik anak. Untuk penjualan harta anak dibawah umur, BHP disarankan untuk mengembangkan sistem pemantauan pasca-persetujuan seperti kewajiban pelaporan wali dan audit acak serta perlu dilakukan peninjauan regulasi agar lebih tegas apabila terjadi penyalahgunaan harta anak dibawah umur. This study aims to examine the regulations and mechanisms for issuing consent letters to guardians for the sale of property belonging to underage children, as well as the legal responsibilities of the BHP in issuing consent letters to guardians for the sale of underage children's property. The type of research used is normative legal research, with data sources coming from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data was collected using library techniques, field research, and interviews, and analyzed qualitatively. The results of the research indicate that guardianship according to the Civil Code is regulated in Articles 330 – 441, and according to Law No. 16 of 2019 on Marriage, it also regulates the obligations of parents and guardians regarding children. The procedure for applying to become a guardian for underage children requires a legal process in accordance with regulations, starting from submitting the application to the court, data verification, summons for testimony, and taking the guardian's oath at the BHP, the submission of the minutes of the oath and the recording of assets, up to the payment of Non-Tax State Revenue. The BHP acts as a supervisory guardian who ensures that the guardian performs their duties in accordance with legal provisions and protects the interests of the child, especially concerning the sale of assets. The recommendation is for the guardian to always uphold the principle of the best interest of the child. For the sale of assets belonging to minors, it is advised that the BHP develop a post-approval monitoring system such as reporting obligations for the guardians and random audits, and there needs to be a review of regulations to be more stringent in cases of abuse of minors' assets.