Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.sus/2020/Pn.mdn)

Abstract

Praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama menimbulkan stigma negatif yang memandang perempuan sebagai insan yang bersalah. Padahal adapula perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi diakibatkan keterpaksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan eksploitasi seksual menurut hukum positif di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual dalam putusan nomor 1625/pid.sus/2020/pn.mdn. Metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deksriptif dan sumber data yaitu data primer berasal dari Pengadilan Negeri Medan serta data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) serta kemudian menganalisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan eksploitasi seksual menurut hukum positif di Indonesia sendiri termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual dalam putusan nomor 1625/pid.sus/2020/pn.mdn yaitu majelis hakim kemudian mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. The practice of prostitution involving women as the main actors creates a negative stigma that views women as guilty people. In fact, there are also women who are involved in the practice of prostitution due to compulsion. The aim of this research is to determine and analyze the legal regulation of criminal liability for sexual exploitation crimes according to positive law in Indonesia and criminal liability for perpetrators of sexual exploitation crimes in decision number 1625/pid.sus/2020/pn.mdn. The research method is normative juridical legal research with a descriptive approach and the data source is primary data from the Medan District Court and secondary data. The data collection technique uses field research and library research and then analyzes it using a qualitative approach. Based on the research results, it was found that first, the legal regulation of criminal liability for crimes of sexual exploitation according to positive law in Indonesia itself is contained in several statutory regulations such as: Criminal Code, Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. Meanwhile, criminal liability against perpetrators of crimes of sexual exploitation in decision number 1625/pid.sus/2020/pn.mdn, namely that the panel of judges then considered the provisions of Article 2 of the TPPO Law.