Kajian Hukum Terhadap Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa di Pengadilan ( Studi Putusan No. 899/Pdt.Bth/2022/PN Mdn)

Abstract

Tanah adalah permukaan bumi yang diperuntukkan bagi kehidupan masa depan dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, tanah memiliki nilai ekonomi yang membuat setiap orang selalu ingin memperoleh dan menguasainya. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana sertifikat tanah diblokir menurut hukum dan peraturan Indonesia, analisis hukum tentang pemblokiran sertifikat tanah sengketa, dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemblokiran sertifikat tanah, analisis hukum tentang pemblokiran tanah, dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan kualitatif: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemblokiran sertifikat tanah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017. Analisis hukum tentang pemblokiran sertifikat tanah sengketa adalah perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dan prioritas prinsip keadilan dalam pelaksanaan sengketa tanah. Penerapan pemblokiran hak milik tanah terhambat oleh inkonsistensi data, kewenangan yang tidak jelas, batasan waktu, serta bukti dan koordinasi yang lemah. Land is the surface of the earth designated for future life and cannot be renewed. Therefore, land has economic value that makes everyone always want to acquire and control it. The problem in this research focuses on how land certificates are blocked according to Indonesian laws and regulations, a legal analysis of the blocking of disputed land certificates, and obstacles in implementation. This research aims to understand the blocking of land certificates, a legal analysis of land blocking, and obstacles in implementation. The research method used in this study is juridical-normative and qualitative: the results of this study indicate that the blocking of land title certificates is regulated by Law Number 5 of 1960, Government Regulation Number 18 of 2021, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 13 of 2017. The legal analysis of the blocking of disputed land title certificates is legal protection for buyers in good faith and the priority of the principle of justice in the execution of disputed land. The implementation of land title blocking is hampered by data inconsistencies, unclear authority, time limits, and weak evidence and coordination.