Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN MDN)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana penggelapan, termasuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kejahatan ini kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan menimbulkan keresahan, terutama dalam kasus penggelapan mobil rental yang akhir-akhir ini meningkat. Aparat kepolisian yang seharusnya menjadi penegak hukum justru dapat menjadi pelaku, sehingga penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa diskriminasi menjadi penting untuk menjaga integritas institusi. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan perundang-undangan Indonesia, dan (2) bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi pustaka, dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengacu pada KUHP Pasal 372 dan 374, PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam studi kasus, terdakwa yang merupakan anggota Polri terbukti menggelapkan mobil rental dan dijatuhi pidana penjara 2 tahun. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis berdasarkan alat bukti dan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa. This research is motivated by the rampant criminal acts of embezzlement, including those committed by law enforcement officials, which undermines public trust in the police institution. This crime often occurs in various levels of society and causes unrest, especially in the case of rental car embezzlement which has recently increased. Police officers who are supposed to be law enforcers can actually become perpetrators, so firm, transparent, and non-discriminatory law enforcement is important to maintain the integrity of the institution. The formulation of this research problem includes: (1) how to regulate the law against police members who commit embezzlement crimes based on Indonesian law, and (2) how to consider the judges of the Medan District Court in imposing criminal sanctions on police members based on Decision Number 10/Pid.B/2023/PN Mdn. The method used is normative juridical with a legal approach, literature study, and interviews at the Medan District Court. The results of the study show that the legal regulation refers to Articles 372 and 374 of the Criminal Code, Government Regulation No. 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the National Police, and Perkap No. 14 of 2011 concerning the Code of Professional Ethics of the National Police. In the case study, the defendant, who is a member of the National Police, was proven to have embezzled a rental car and was sentenced to 2 years in prison. The judge's consideration includes juridical aspects based on evidence and non-juridical aspects such as the defendant's background.