Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Khusus Metamfetamina

Abstract

Metamfetamina atau sabu ialah jenis Narkotika golongan I berbentuk kristal yang digunakan dengan cara dihisap menggunakan kaca. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum tentang pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 khusus metamfetamina, Untuk mengetahui bagaimana upaya pihak BNN Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi data pengguna narkotika. Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Berdasarkan penulisan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan: Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya Badan Narkotika Nasional(BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara. Upaya mengurangi data ini memiliki 3 pencegahan penyalahgunaan yaitu Primer, Sekunder dan Tersier. Berdasarkan Penelitian di atas, Penulis dapat memberikan saran: Diharapkan pada Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia seharusnya dapat lebih spesifik lagi dalam jenisnya, aturannya dan perbedaannya dengan narkotika lain agar lebih memudahkan Masyarakat dalam memahami dan diharapkan pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara seharusnya dapat mengerti dan mengikuti perkembangan zaman terutama era digital sehingga mampu memperbaharui serta menambah Upaya dalam mengurangi data pengguna narkotika terutama metamfetamina atau sabu. Methamphetamine, commonly known as “sabu,” is a type of Class I narcotic in the form of crystals that is consumed by inhaling through a glass pipe. The objectives of this study are as follows: to determine the legal analysis regarding perpetrators of Class I narcotic abuse, specifically methamphetamine, and to identify the efforts made by the National Narcotics Agency (BNN) of North Sumatra Province in reducing the number of narcotics users. The research method used in this study is normative legal research, which is conducted by examining library materials or secondary data only. Based on the findings of this study, the author concludes that: The legal regulation of criminal acts involving Class I narcotics, specifically methamphetamine, in Indonesia is stipulated in Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The efforts of the National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against Class I narcotic crimes, particularly methamphetamine, at the BNN of North Sumatra Province include preventive measures divided into three levels: primary, secondary, and tertiary prevention. Based on the above research, the author offers the following suggestions: It is expected that the legal regulations concerning Class I narcotic crimes, particularly methamphetamine, in Indonesia should be more specific in defining the types, rules, and distinctions from other narcotics to facilitate public understanding. Furthermore, it is hoped that law enforcement efforts at the BNN of North Sumatra Province can adapt to modern developments, especially in the digital era, in order to update and enhance measures to reduce the number of narcotics users, particularly those involving methamphetamine or “sabu.”