Tanggung Jawab Hukum Kontraktor atas Pekerjaan Konstruksi yang Menyebabkan Kegagalan Penyelesaian Pembangunan Gedung

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kegagalan penyelesaian pembangunan gedung yang menjadi perhatian dalam dunia jasa konstruksi, khususnya yang melibatkan kontraktor sebagai pihak pelaksana pekerjaan. Kegagalan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum antara pemberi kerja dan penyedia jasa konstruksi. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum kontraktor ketika terjadi kegagalan dalam penyelesaian proyek, serta apa saja faktor penyebab utama dari kegagalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum tanggung jawab kontraktor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan penyelesaian pembangunan gedung dalam praktik lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan analisis kualitatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dilengkapi wawancara dengan pihak CV. Raja Sarana Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan wanprestasi terhadap kontraktor didasarkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan ketentuan kontrak kerja konstruksi yang berlaku. Penyelesaian sengketa di CV. Raja Sarana Perkasa dilakukan melalui pemutusan kontrak disertai mekanisme klaim ganti rugi dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Bentuk tanggung jawab kontraktor meliputi kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, membayar denda keterlambatan, memberikan ganti rugi, serta tetap bertanggung jawab atas kegagalan bangunan selama masa tanggung jawab yang ditetapkan. Kesimpulannya, tanggung jawab hukum kontraktor merupakan bentuk pertanggungjawaban menyeluruh yang harus dipenuhi sejak awal hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan dapat dibuktikan melalui dokumentasi yang akuntabel. This research is motivated by the increasing number of cases of failure to complete building construction which has become a concern in the world of construction services, especially those involving contractors as the implementing party. This failure not only impacts material losses, but also gives rise to legal issues between the employer and the construction service provider. The main problem studied is the form of contractor's legal responsibility when a project fails to complete, as well as what are the main factors causing such failure. This research aims to determine and analyze the legal basis for contractor's responsibility based on applicable laws and regulations and to identify the factors causing failure to complete building construction in field practice. The research method used is legal research with qualitative analysis. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, and supplemented by interviews with CV. Raja Sarana Perkasa. The results of the study indicate that the lawsuit for breach of contract against the contractor is based on Article 1243 of the Civil Code, Article 67 of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, and the provisions of the applicable construction work contract. Dispute resolution at CV. Raja Sarana Perkasa is carried out through contract termination accompanied by a compensation claim mechanism and/or administrative sanctions in accordance with statutory provisions. The contractor's forms of responsibility include the obligation to complete the work according to the contract, pay late fines, provide compensation, and remain responsible for building failures during the specified liability period. In conclusion, the contractor's legal liability is a form of comprehensive accountability that must be fulfilled from the beginning to the end of the construction work period and can be proven through accountable documentation.