Kajian Hukum Pelanggaran Politik Uang pada Pilkada di Sumatera Utara (Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara)

Abstract

Politik uang adalah proses tindakan jual beli suara dalam proses perolehan suara masyarakat dengan memberikan imbalan. Proses pilkada akan berjalan dengan baik ketika semua calon peserta Pilkada jujur dan tidak melakukan money politic. Keberadaan money politic dapat menjadi isu aktivitas Pilkada money politic atau politik uang dalam pilkada akhir-akhir ini menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian publik. Politik uang dilakukan untuk memperoleh suara yang banyak dan menguasai suara dalam pilkada. Salah satu proses pilkada dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Para calon kepala daerah akan berkompetisi untuk mendapatkan pemilih sebanyak mungkin. Karena persaingan itulah para calon kepala daerah tak jarang melakukan berbagai macam cara untuk meraup suara terbanyak dalam proses kampanye, sehingga dapat menimmbulkan terjadinya pelanggaran dalam kampanye seperti politik uang. Hakikat dari penegakan hukum pilkada harus dapat mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak boleh dilaksanakan secara tebang pilih. Pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupakan tugas dari masyarakat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Bawaslu mempunyai tugas meliputi pengawasan penyelenggaraan pilkada, melakukan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan pilkada, mengawasi persiapan dan tahapan penyelenggaraan pilkada. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara ke intsansi terkait. Dan dianalisis secara kualitatif. Money politics is the process of buying and selling votes in the process of gaining people's votes by providing rewards. the regional election processes can be seen in the implementation of campaign activities which are used as a means to attract public attention. The essence of regional election law enforcement must be to realize values that contain justice and truth. This study concludes that law enforcement regarding violations of money politics in the regional elections in Sumatera must be carried out with strict law enforcement so as to provide a deterrent effect to the perpetrators of these criminal acts. The legal policy in an effort to prevent violations of money politics in the regional elections in North Sumatra is to conduct outreach to the parties regarding criminal violations of money politics during the campaign, and also socialize to the public about the vision and mission of the candidate pairs that are programmed. when elected, instead of rupiah being offered, take action against reports and/or allegations or findings related to political violations.