Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Surat Pengakuan Hutang (Studi Putusan No 371/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya wanprestasi dalam perjanjian surat pengakuan hutang yang menimbulkan kerugian bagi kreditur dan berujung pada sengketa di pengadilan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum wanprestasi dalam surat pengakuan hutang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN.Mdn. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum wanprestasi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kelalaian dan ganti rugi, serta mensyaratkan terpenuhinya syarat sah perjanjian. Dalam putusan yang diteliti, hakim menyatakan debitur terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan mempertimbangkan keabsahan surat pengakuan hutang sebagai alat bukti. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan hukum dan pertimbangan hakim telah mencerminkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. This research is motivated by the frequent occurrence of defaults in debt acknowledgment agreements that cause losses to creditors and lead to disputes in court. The main problem in this research is how the legal provisions for default in debt acknowledgment agreements are regulated according to the Civil Code and the judge's considerations in Decision Number 371/Pdt.G/2024/PN.Mdn. The purpose of this research is to analyze the legal provisions for default and examine the judge's considerations in deciding the case. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a case approach. The results show that default is regulated in Book III of the Civil Code, specifically regarding negligence and compensation, and requires the fulfillment of the valid conditions of the agreement. In the decision studied, the judge declared the debtor proven to have committed default because he did not fulfill his obligations according to the agreement and considered the validity of the debt acknowledgment agreement as evidence. The conclusion of this research confirms that the legal provisions and the judge's considerations have reflected legal certainty and protection for the injured party.