Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kebebasan menyampaikan pendapat di Muka Umum (Studi di Polres Labuhan Batu)

Abstract

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan pilar fundamental dalam negara demokrasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ini seringkali diwarnai oleh kompleksitas dan tantangan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah kajian ini yaitupertama, Bagaimana aturan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhan Batu?, Kedua Bagaimana Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhanbatu?; dan Ketiga Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhanbatu tersebut?. Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini yaitupenelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, Teknik pengumpulan data yaitumelalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukan bahwa. Pertama, terkait aturan hukum yaituUUD NRI 1945 dan UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No. 11 Tahun 2008, direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan pengamanan perkara penyampaian pendapat dimuka umum. Kedua, mekanisme penegakan hukum bersifat berlapis, dari tahap pra-aksi hingga penindakan, dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian sebagai pedoman utama. Ketiga, faktor-faktor penghambat meliputi kapasitas SDM aparat yang belum merata dalam pemahaman HAM, adanya pasal-pasal karet, intervensi politik, serta budaya hukum yang cenderung represif. Sementara itu, faktor pendukung mencakup keberadaan landasan konstitusional UUD 195 dan UU No. 9/1998 sebagai dasar hukum. Freedom of expression in public is a fundamental pillar in a democratic state guaranteed by the Indonesian constitution, particularly Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and further regulated in Law Number 9 of 1998. However, in practice, law enforcement against violations of this right is often colored by complexity and challenges. Based on this, the formulation of the problem of this study is first, What are the legal regulations regarding violations of freedom of expression in public at the Labuhan Batu Police?, Second, What is the mechanism for law enforcement against violations of freedom of expression in public at the Labuhan Batu Police?; and Third, What factors are the obstacles and supporters in law enforcement against violations of freedom of expression in public at the Labuhan Batu Police?. The method used in this research is empirical legal research with a conceptual approach and statutory regulations. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation studies with qualitative descriptive data analysis. The results of this study indicate that. First, related to legal regulations, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 9/1998 concerning Freedom of Expression in Public, Law (UU) Number 1 of 1946 concerning Regulations on Criminal Law, Law No. 11 of 2008, revised to Law No. 19 of 2016 concerning the Law on Information and Electronic Transactions and Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 7 of 2012 concerning Procedures for organizing services, securing and handling security cases of expressing opinions in public. Second, the law enforcement mechanism is multi-layered, from pre-action to enforcement, with the Police Standard Operating Procedures (SOPs) as the primary guideline. Third, inhibiting factors include uneven human resource capacity in understanding human rights, the existence of ambiguous articles, political intervention, and a repressive legal culture. Supporting factors include the constitutional basis of the 1955 Constitution and Law No. 9/1998 as the legal basis.