Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Undang-Undang ini mengatur sanksi pidana tegas terhadap pelanggaran seperti penganiayaan hewan, penyembelihan betina produktif, serta distribusi produk hewan ilegal. Namun, implementasinya di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini yaitu: Pertama, Apakah sanksi pidana yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 efektif dalam mencegah pelanggaran di bidang kesehatan hewan? Kedua, bagaimana penerapan sanksi pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam sektor peternakan? Dan Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 2014, baik dari segi penegakan hukum maupun aspek sosial-ekonomimasyarakat?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data mengunakan deskriptif analisis. Kajian ini menemukan bahwa meskipun secara normatif UU No. 41/2014 mengatur sanksi pidana yang tegas (misalnya Pasal 86 dan 87), efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran di bidang kesehatan hewan belum optimal. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di sektor peternakan (misalnya budidaya tanpa izin, penggunaan pakan tidak standar, pemotongan ilegal) juga belum konsisten, seringkali terhambat oleh kompleksitas pembuktian teknis dan ilmiah, serta kecenderungan penyelesaian kasus yang berakhir pada pembinaan atau sanksi administratif. Kendala utama yang dihadapi meliputi kesulitan pembuktian unsur pidana yang bersifat teknis, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum dalam memahami aspek peternakan dan kesehatan hewan, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan sarana dan prasarana (misalnya laboratorium pengujian). Dari aspek sosial-ekonomi masyarakat, kendala muncul dari rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha peternakan, khususnya skala kecil, serta tekanan ekonomi yang mendorong pelaku untuk mengabaikan standar demi keuntungan. This research aims to analyze the application of criminal sanctions in Law Number 41 of 2014, which plays a crucial role in supporting national food security in the livestock and animal health sector. This law stipulates strict criminal sanctions for violations such as animal abuse, the slaughter of productive fe males, and the distribution of illegal animal products. However, its implementation in Deli Serdang Regency still faces obstacles, such as weak law enforcement, limited resources, and low public awareness. Based on these issues, the research questions are formulated as follows: First, are the criminal sanctions stipulated in Law Number 41 of 2014 effective in preventing violations in the animal health sector? Second, how are the criminal sanctions in Law Number 41 of 2014 concerning Livestock and Animal Health applied to violations in the livestock sector? And Third, what are the obstacles faced in the implementation of criminal sanctions in Law Number 41 of 2014, both in terms of law enforcement and socio-economic aspects of society? The method used in this study is empirical juridical with observation data collection, interviews and document studies, while data analysis uses descriptive analysis. This study found that although normatively Law No. 41/2014 regulates strict criminal sanctions (for example, Articles 86 and 87), its effectiveness in preventing violations in the field of animal health is not optimal. The application of criminal sanctions for violations in the livestock sector (for example, cultivation without a permit, use of non-standard feed, illegal slaughter) is also not consistent, often hampered by the complexity of technical and scientific evidence, as well as the tendency for case resolution to end in coaching or administrative sanctions. The main obstacles faced include the difficulty of proving technical criminal elements, limited human resource capacity (HR) of law enforcement officers in understanding aspects of livestock and animal health, lack of coordination between institutions, and limited facilities and infrastructure (for example, testing laboratories). From a socio-economic perspective, obstacles arise from low legal understanding and awareness among livestock businesses, particularly small-scale ones, as well as economic pressures that encourage them to ignore standards for the sake of profit.