Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Bnj)

Abstract

Keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindak pidana menimbulkan peroalan yuridis dalam penerapan pertanggungjawaban pidana, terutama pada kasus pembunuhan. Ketentuan mengenai penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP kerap menimbulkan perbedaan tafsir dalam menentukan sejauh mana pelaku turut serta dapat dipidana. Dalam praktik peradilan, tidak jarang putusan terhadap pelaku turut serta dinilai belum sebanding dengan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan hukum mengenai turut serta dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Indonesia; (2) akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis. Hasil penelitian ditemukan bahwa hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan substantif dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta. Meskipun terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 338 KUHP dan dijatuhi pidana 12 tahun penjara, putusan tersebut belum proporsional dengan peran dan tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, perlu adanya parameter hukum yang lebih terukur dan konsisten agar pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta mencerminkan keadilan yang seimbang. The involvement of more than one person in a criminal act raises juridical issues in the application of criminal liability, particularly in cases of murder. The provisions concerning participation (deelneming) as regulated in Articles 55 and 56 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) often give rise to differences in interpretation regarding the extent to which an accomplice may be held criminally liable. In judicial practice, it is not uncommon for verdicts against accomplices to be deemed disproportionate to the degree of each participant’s involvement, thereby creating injustices in sentencing. This study aims to analyze: (1) the legal regulation concerning participation in the crime of murder under Indonesian criminal law; (2) the legal consequences arising from murder based on Decision No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai; and (3) the form of criminal liability imposed on accomplices in murder based on the aforementioned decision. The research method employed is normative juridical research with statutory, conceptual, and case approaches. The data were analyzed qualitatively through legal interpretation and juridical argumentation. The findings indicate that the judge has not fully applied the principle of substantive justice in imposing sentences on accomplices. Although the defendant was found legally responsible for murder pursuant to Article 55 paragraph (1) number 1 in conjunction with Article 338 of the Criminal Code and sentenced to 12 years of imprisonment, the verdict is still not proportional to the defendant’s role and degree of culpability. Therefore, more precise and consistent legal parameters are needed so that the criminal liability of accomplices reflects equitable justice.