Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Kejahatan Kosmetik Ilegal di Sumatera Utara (Studi Kasus Perkara Nomor: 3405/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan kosmetik ilegal di sumatera utara di dasarkan pada perpaduan antara perlindungan konsumen dan regulasi kesehatan guna menjamin hak konsumen atas keamanan dan mutu produk. Secara umum, pelaku dapat dijerat dengan sanksi penjara hingga 12 tahun dan sampai 15 tahun kurungan penjara dengan denda miliaran rupiah tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan: pasal 435 mengatur bahwa pelaku yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dapat dipenjara paling lama 12 Tahun atau denda maksimal 5 miliar. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 62 Ayat (1) pelaku usaha yang melanggar standart (pasal 8 ayat 1) diancam pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak 2 mliar. Pembalikan beban pembuktian: pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa produknya tidak bersalah atau tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen. Tanpa izin edar (TIE). Produk yang masuk ke pasar tanpa notifikasi BPOM, sering kali berasal dari luar negeri. Bahan berbahaya: kosmetik yang mengandung zat terlarang seperti merkuri atau hidrokuinon yang membahayakan kesehatan kulit konsumen. Izin produksi Illegal :perusahaan atau perorangan yang memproduksi kosmetik tanpa mematuhi cara pembuatan kosmetik yang baik(CPKB). Penyidik PNS (PPNS) BBPOM di medan: melakukan pengawasan rutin, operasi penindakan, dan penyidikan awal terhadap temuan kosmetik Illegal di pasar-pasar. Kepolisian Daerah Sumatera Utara: melalui fungsi koordinasi pengawasan (KORWAS), kepolisian mendukung penangkapan dan penyitaan barang bukti skala besar. Hak ganti rugi konsumen, berdasarkan prinsip strict liability ( tanggung jawab mutlak ) pelaku usaha wajib membeikan kompensasi atas kerusakan atau dampak kesehatan yang dialami konsumen. Konsumen dapat menempuh jalur litigasi (pengadilan) atau no-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Criminal liability for perpetrators of illegal cosmetic crimes in North Sumatra is based on a combination of consumer protection and health regulations to guarantee consumer rights to product safety and quality. In general, perpetrators can be subject to imprisonment of up to 12 years and up to 15 years in prison with a fine of billions of rupiah depending on the type of violation committed. Law Number 17 of 2023 concerning health: Article 435 stipulates that perpetrators who produce or distribute cosmetics that do not meet safety, efficacy/benefit, and quality standards can be imprisoned for a maximum of 12 years or a maximum fine of 5 billion. Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. Article 62 Paragraph (1) business actors who violate standards (Article 8 paragraph 1) are threatened with a maximum prison sentence of 5 years and a maximum fine of 2 billion. Reversal of the burden of proof: business actors have an obligation to prove that their products are innocent or do not cause harm to consumers. Without a distribution permit (TIE). Products entering the market without BPOM notification, often come from abroad. Hazardous materials: cosmetics containing prohibited substances such as mercury or hydroquinone that are harmful to the health of consumers' skin. Illegal production permits for companies or individuals who produce cosmetics without complying with good cosmetic manufacturing practices (CPKB). Civil Servant Investigators (PPNS) BBPOM in Medan: conduct routine supervision, enforcement operations, and initial investigations into the discovery of illegal cosmetics in markets North Sumatra Regional Police: through the supervision coordination function (KORWAS), the police support large-scale arrests and confiscation of evidence. Consumer compensation rights, based on the principle of strict liability (absolute responsibility) business actors are required to provide compensation for damage or health impacts experienced by consumers. Consumers can take the litigation (court) or non-litigation route through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).