Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Upaya Menekan Tawuran antar Pelajar di Kecamatan Percut Sei Tuan

Abstract

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang menjadi permasalahan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang. Terdapat permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, khususnya terkait masih tingginya kasus tawuran di Kecamatan Percut Sei Tuan. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecmatan Pecut Sei Tuan beserta fakor pendukung dan faktor penghampat. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori implementasi kebijakan menurut oleh George C. Edward III (1980) yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang SATPOL PP Deli serdang TRANTIBUM Serdang, Ketua Tim Kerja Lingkup Pengamanan dan Pengawalan, Kasi Camat Percut Sei Tuan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kaur Tokoh Masyarakat Umum di Kepala Desa, Kasi Pemerintahan di Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Mahasiswa Pelajar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Teknik analisis data dengan reduksi dataa,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasli penelitian menunjukkan keberagaman hasil dari keempat indikator tersebut. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 dalam upaya menekan tawuran pelajar di Kecamatan Percut Sei Tuan sudah optimal pada indikator komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, karena telah didukung oleh sosialisasi, koordinasi antarinstansi, komitmen aparatur, serta pembagian tugas yang jelas. Namun, indikator sumber daya belum optimal karena keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran pelajar terhadap aturan. Faktor pendukung yaitu komunikasi kebijakan yang berjalan baik, komitmen aparatur dalam penegakan ketertiban, serta struktur birokrasi yang memiliki SOP dan koordinasi lintas instansi. Faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta lemahnya pengawasan dari pihak sekolah yang menyebabkan pengendalian tawuran belum maksimal. Student brawls are a form of juvenile delinquency that is a common behavioral problem in Deli Serdang Regency. There are challenges in the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2025, particularly related to the persistently high number of brawls in Percut Sei Tuan District. The main obstacles include a lack of socialization, weak coordination between agencies, and low community participation. The purpose of this study is to analyze the implementation of Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 1 of 2025 concerning Amendments to Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning Public Order and Peace in an Effort to Suppress Brawls Between Students in Percut Sei Tuan District, along with supporting and inhibiting factors. A qualitative research method was used, incorporating George C. Edward III's (1980) theory of policy implementation, which encompasses aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research informants consisted of the Head of the Deli Serdang Civil Service Police Unit (SATPOL PP) TRANSTIBUM Serdang Division, Head of the Security and Escort Scope Work Team, Head of the Percut Sei Tuan Sub-district for Public Order and Peace, Head of Public Figures at the Village Head, Head of Government at the Village Head, Village Secretary and Students. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed a diversity of results from the four indicators. The implementation of Deli Serdang Regency Regional Regulation 1 of 2025 in an effort to suppress student brawls in Percut Sei Tuan District has been optimal in the indicators of communication, disposition, and bureaucratic structure, because it has been supported by socialization, inter-agency coordination, apparatus commitment, and clear task division numbers. However, the resource indicator has not been optimal due to limited personnel numbers, minimal facilities and infrastructure, and low student awareness of the rules. Supporting factors include effective policy communication, government officials' commitment to maintaining order, and a bureaucratic structure with standard operating procedures (SOPs) and cross-agency coordination. Inhibiting factors include limited human resources, a lack of operational facilities, the size of the supervised area, and weak school oversight, which have resulted in suboptimal control of brawls.