Penyelesaian Sengketa atas Tanah Wakaf Kolektif yang Dikuasai oleh Ahli Waris dari Anak Angkat Salah Satu Pewakif (Studi Putusan Nomor : 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk)

Abstract

Sengketa mengenai tanah wakaf sering kali timbul karena adanya klaim dari ahli waris terhadap tanah yang telah diwakafkan, yang mana dari salah satu anak angkat ahli waris berusaha mengambil alih atau menguasai tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga dapat mengganggu fungsi sosial dari tanah wakaf tersebut. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang tanah wakaf kolektif di indonesia, bagaimana Akibat Hukum Atas Tanah Yang Di Wakafkan Secara Kolektif Berdasarkan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk. metode penelitian yaitu penelitian yuridis normative, sifat penelitian adalah deskriptif analisis, kesimpulan dalam penelitian adalah pengaturan hukum tentang tanah wakaf kolektif di indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak. Akibat Hukum Atas Tanah Yang Di Wakafkan Secara Kolektif Berdasarkan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk Wakaf itu sesuatu yang mengikat. Wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan juga tidak dapat mengikrarkan bahwa harta wakaf itu menjadi hak milik orang lain. Dan tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan, alasan tidak dibolehkan menjaminkan harta wakaf yaitu karena di khawatirkan harta wakaf disita karena tidak bisa membayar utang sebagaimana mestinya. Mengingat harta wakaf itu untuk umum tidak untuk perorangan, badan hukum dan lain-lain Disputes regarding waqf land often arise due to claims from heirs to land that has been donated, where the heirs try to take over or control the land for personal gain. This not only causes legal problems, but can also disrupt the social function of the waqf land. The problems found in this study are how the legal regulations regarding collective waqf land in Indonesia, what are the legal consequences of land that is collectively donated based on Decision Number 1634 / Pdt.G / 2024 / PA.Lpk. The research method is normative juridical research, the nature of the research is descriptive analysis, the conclusion in the study is the legal regula-tions regarding collective waqf land in Indonesia, Law Number 41 concerning Waqf, Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 73 of 2013 concerning Procedures for Waqf of Immovable and Movable Objects. Legal Consequences of Collectively Endowed Land Based on Decision Number 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk: Waqf is binding. The waqif cannot withdraw or spend it, which could result in a transfer of ownership, nor can he declare that the waqf property becomes the property of another person. He cannot sell, mortgage, do-nate, or inherit it. The reason waqf property is not permitted as collateral is the fear that the waqf property will be confiscated for failure to repay debts. Waqf property is for the public, not for individuals, legal entities, or others.