Peran Badan Pertahanan Nasional dalam Menerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah (Studi BPN Deli Serdang)

Abstract

Penelitian tesis ini mengkaji secara mendalam peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah, dengan fokus studi kasus pada BPN Deli Serdang. Sertipikat hak atas tanah merupakan instrumen fundamental untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan tanah bagi masyarakat. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama: (1) Bagaimana aturan hukum penerbitan sertipikat hak atas tanah menurut peraturan perundang undangan? (2) Bagaimana peran BPN Deli Serdang dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah? (3) Apa saja kendala yang dihadapi BPN Deli Serdang dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, dengan analisis data deskriptif kualitatf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Aturan hukum penerbitan sertipikat hak atas tanah menurut peraturan perundangan yakni Undang – Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang – Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.(2) Peran BPN Deli Serdang Dalam Menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yakni memberikan arahan kepada pemohon terkait syarat syarat pemberkasan yang dibutuhkan dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanahnya. (3) Kendala yang dihadapi BPN Deli Serdang dalam menerbitkan sertipikat Hak Atas Tanah yakni kuranngnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki skill dibidang penerbitan sertipikat hak atas tanah, hingga ini menjadi kendala bagi suatu instansi BPN Deli Serdang dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah. This thesis research examines in depth the role of the National Land Agency (BPN) in issuing land title certificates, with a case study focus on the BPN Deli Serdang. Land title certificates are a fundamental instrument to ensure legal certainty and protection of land ownership rights for the community. This research outlines three main problems: (1) What are the legal regulations for issuing land title certificates based on statutory regulations? (2) What is the role of the BPN Deli Serdang in issuing land title certificates? (3) What are the obstacles faced by the BPN Deli Serdang in issuing land title certificates? This research uses a normative juridical legal research method with an analytical descriptive type. The normative juridical approach is applied to analyze related regulations. The data used include primary and secondary data, with qualitative descriptive data analysis. The results of the study show that (1) The legal rules for issuing land title certificates according to statutory regulations are Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 concerning Land Registration, and Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. (2) The role of the Deli Serdang BPN in issuing land title certificates is to provide direction to applicants regarding the filing requirements needed to issue their land title certificates. (3) Obstacles faced by the Deli Serdang BPN in issuing land title certificates are the lack of human resources (HR) who have skills in the field of issuing land title certificates, so this becomes an obstacle for a Deli Serdang BPN agency in issuing land title certificates.