Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi di Polda Sumut)

Abstract

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang terus berkembang, terutama dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi perdagangan satwa liar telah bergeser ke pola digital yang bersifat terselubung dan adaptif, sehingga menyulitkan pengawasan konvensional. Polda Sumatera Utara telah melakukan upaya penegakan hukum melalui pendekatan penal dan non-penal, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, kompleksitas pembuktian digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, sinergi kelembagaan yang lebih terpadu, serta pembentukan budaya hukum masyarakat guna memaksimalkan perlindungan satwa liar yang dilindungi dan keberlanjutan ekosistem. The illegal trade of protected wildlife constitutes a serious form of environmental crime that continues to evolve, particularly through the use of social media as a platform for illicit transactions. This study aims to examine the modus operandi of protected wildlife trafficking conducted via social media, analyze law enforcement efforts undertaken by the North Sumatra Regional Police, and identify the obstacles faced in enforcing the law. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that wildlife trafficking has shifted toward digitally based and covert practices, posing significant challenges to conventional law enforcement mechanisms. Although the North Sumatra Regional Police have implemented both penal and non-penal measures, their effectiveness remains limited due to resource constraints, difficulties in digital evidence gathering, and low public legal awareness. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency cooperation, and fostering a supportive legal culture are essential to optimizing the enforcement of laws protecting wildlife and ensuring ecological sustainability.