Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Jamu (Studi Polda Sumut)

Abstract

Penelitian tesis ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Jamu (Studi Polda Sumut). Rumusan masalahnya yakni Bagaimana aturan hukum pemalsuan jamu dalam peraturan perundang - undangan? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan jamu? Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan jamu? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aturan hukum pemalsuan jamu yakni Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu, Undang – Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan jamu yakni ringannya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan jamu sehingga pelaku semakin gencar untuk melakukan tindak pidana pemalsuan terutama dalam pemalsuan jamu. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan jamu yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga berkas diterima di Kejaksaan untuk dilakukan persidangan di Pengadilan. Saran dari tesis ini yakni khususnya Kepada warga Provinsi Sumatera Utara agar kiranya lebih teliti dan berhati-hati dalam produksi jamu yang tidak ada standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. This thesis research is entitled Law Enforcement Against Criminal Acts of Herbal Medicine Counterfeiting (Study of North Sumatra Regional Police). The formulation of the problem is: What are the legal regulations for herbal medicine counterfeiting in legislation? What factors cause the occurrence of criminal acts of herbal medicine counterfeiting? How is law enforcement carried out by the North Sumatra Regional Police against perpetrators of herbal medicine counterfeiting? The research method used is normative juridical legal research, with a descriptive analytical research type. For the problem approach, a normative juridical approach is used. The data used are primary and secondary data. The results of the study show that the legal regulations for herbal medicine counterfeiting are the Minister of Health Regulation No. 24 of 2018 concerning Permits and Implementation of Traditional Herbal Medicine Health Worker Practices, Law No. 17 of 2023 concerning Health, and Government Regulation No. 103 of 2014 concerning Traditional Health Services. A factor contributing to the occurrence of counterfeit herbal medicine is the lenient penalties for perpetrators of counterfeiting herbal medicine, which has led to increased activity, particularly in counterfeiting herbal medicine. The North Sumatra Regional Police's law enforcement efforts against perpetrators of counterfeit herbal medicine involve conducting investigations and inquiries until the files are received by the Prosecutor's Office for trial. This thesis recommends that residents of North Sumatra Province, in particular, be more careful and cautious in producing herbal medicine, as there are no standards set by law.