TANGGUNG JAWAB HUKUM KOPERASI ATAS DANA SIMPANAN YANG DIBUNGAKAN MELALUI PERANTARA ANGGOTA KOPERASI (PUTUSAN NOMOR 673/PDT.G/2023/PN MDN)

Abstract

Praktik penitipan dana investasi melalui perantara pada anggota koperasi sering menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika koperasi mengalami gagal bayar. Seperti kasus pada Putusan Nomor 673/PDT.G/2023/PNMdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perantara dalam hubungan kontraktual dengan pihak non-anggota, pertimbangan hukum yang dipegang oleh majelis hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta konsekuensi hukum yang mengikutinya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif,penelitian ini dilakukan melalui studi kasus serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat pengadilan. Hasil penulis menunjukkan bahwa praktik pinjam nama secara substansial mengubah status hukum perantara dari sekadar pelaksana keagenan menjadi pihak yang menanggung tanggung jawab pribadi (personal liability). Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan perantara dalam menerima dana dari non-anggota dan menyetorkannya atas nama pribadi melanggar asas kepatutan sertakewajaran hukum yang berlaku, sehingga memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan tersebut diperkuat melalui penerapan zorgvuldigheidsnorm, yaitu norma kehatihatian yang wajib dipatuhi dalam perbuatan hukum. Akibat hukum dari kualifikasi tersebut adalah kewajiban perantara untuk mengembalikan dana pokok secara tunai dan seketika. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi tidak adanya perjanjian tertulis yang sah seluruh beban risiko investasi secara hukum dibebankan kepada perantara, bukan pada lembaga koperasi sebagai pihak yang seharusnya menjadi mitra usaha. The practice of investment fund custody through intermediaries among cooperative members often leads to legal disputes, particularly when the cooperative experiences default in payment. This is exemplified in the case of Decision Number 673/PDT.G/2023/PNMdn. This research aims to analyze the legal position of the intermediary in a contractual relationship with non-member parties, the legal considerations applied by the panel of judges in classifying the act as Unlawful Conduct (PMH), and the legal consequences that follow. Employing a normative legal research approach, this study was conducted through case studies and in-depth interviews with relevant parties, including court officials. The findings indicate that the practice of name lending substantially alters the legal status of the intermediary from merely an agency executor to a party bearing personal liability. In its ruling, the panel of judges considered that the intermediary's act of receiving funds from non-members and depositing them under a personal name violated the principles of propriety and legal reasonableness, thereby fulfilling the elements of Unlawful Conduct as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This consideration was reinforced through the application of zorgvuldigheidsnorm, namely the standard of care that must be observed in legal acts. The legal consequence of this qualification is the intermediary's obligation to return the principal funds in cash and immediately. This indicates that in the absence of a valid written agreement, the entire risk burden of the investment is legally borne by the intermediary, rather than by the cooperative institution as the party that should have been the business partner.