TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH ADAT MASYARAKAT MELAYU DI DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG

Abstract

Keberadaan tanah ulayat sebagai hak komunal masyarakat hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum agraria Indonesia, namun dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan terkait kepastian status hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Permasalahan tersebut juga terjadi pada pengelolaan tanah ulayat masyarakat Melayu di Desa Klambir Lima Kampung yang hingga saat ini belum sepenuhnya memperoleh pengakuan hukum yang jelas dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah ulayat dan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengkaji mekanisme pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat Melayu di Desa Klambir Lima Kampung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan status hukum tanah ulayat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak terkait serta observasi terhadap praktik pengelolaan tanah ulayat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, namun pengakuan tersebut bersifat bersyarat sehingga belum memberikan kepastian hukum yang kuat. Dalam praktiknya, pengelolaan tanah ulayat di Desa Klambir Lima Kampung masih dilakukan berdasarkan mekanisme hukum adat melalui prinsip kepemilikan komunal dan musyawarah adat, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat. The existence of customary land as a communal right of customary law communities has an important position in the Indonesian agrarian legal system, but in practice it often raises issues related to the certainty of legal status and protection of customary rights. This problem also occurs in the management of customary land of the Malay community in Klambir Lima Kampung Village, which until now has not fully received clear legal recognition in the national land administration system. This study aims to analyze the legal status of customary land and customary rights in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, examine the mechanism of customary land management by the Malay community in Klambir Lima Kampung Village, and identify factors that cause the unclear legal status of customary land. The research method used is empirical juridical research with a qualitative approach, through literature studies and field research conducted using interview techniques with related parties and observations of customary land management practices in the community. The results of the study indicate that the Basic Agrarian Law recognizes the existence of customary rights as long as they are still alive in the community and do not conflict with national interests, but this recognition is conditional and therefore does not provide strong legal certainty. In practice, the management of customary land in Klambir Lima Kampung Village is still carried out based on customary law mechanisms through the principles of communal ownership and customary deliberation, so that strengthening local government regulations and policies is needed to provide protection and legal certainty for customary land of indigenous communities.