Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Bagi Penadahan Barang Curian (Studi Putusan Nomor :78/Pid.B/2022/PN Mdn)

Abstract

Tindak pidana penadahan barang curian dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menerapkan ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap terdakwa dan apa saja kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 480 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn dilakukan dengan membuktikan terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana penadahan, khususnya unsur “mengetahui atau patut menduga” bahwa barang yang diterima berasal dari hasil tindak pidana. Berdasarkan alat bukti yang sah serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan, yang lebih ringan dari ancaman pidana maksimum empat tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Dalam proses penjatuhan pidana tersebut, hakim juga menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan dalam menilai pembuktian mengenai pengetahuan terdakwa terhadap asal-usul barang, keterbatasan alat bukti yang diajukan di persidangan, serta pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of the crime of receiving stolen goods in the Decision of the Medan District Court Number 78/Pid.B/2022/PN Mdn and to identify the obstacles faced by judges in imposing criminal penalties on offenders of this crime. The research examines how the judge applied the provisions of Article 480 of the Indonesian Criminal Code and what obstacles were encountered in determining the sentence. This study uses a normative juridical method with statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources which are analyzed qualitatively. The results show that the application of Article 480 of the Criminal Code in the decision was carried out by proving the fulfillment of both the objective and subjective elements of the crime, particularly the element of “knowing or reasonably suspecting” that the goods originated from a criminal act. Based on valid evidence and the consideration of aggravating and mitigating circumstances, the defendant was sentenced to one year and six months of imprisonment, which is lower than the maximum penalty of four years stipulated in Article 480 of the Criminal Code. The judge also faced obstacles in assessing the defendant’s knowledge of the origin of the goods, limitations of evidencepresented in court, and considerations in imposing a proportional sentence in accordance with the defendant’s level of culpability.