Evaluasi Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Di Kantor Camat Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil

Abstract

Pelayanan publik merupakan kewajiban utama aparatur pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa “pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan”. Kantor Camat berperan penting memberikan pelayanan administratif dan sosial di tingkat kecamatan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan beberapa kendala, seperti jumlah pegawai yang hanya 10 orang, keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak memiliki komputer maupun printer, serta waktu penyelesaian surat permohonan jual beli tanah yang mencapai sekitar 14 hari, melebihi standar pelayanan yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan publik di Kantor Camat Singkil Utara berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan enam indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Camat Singkil Utara sudah berupaya memenuhi prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, khususnya dalam hal pemerataan dan efektivitas. Namun, masih terdapat hambatan pada aspek efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Public service is the main duty of government officials as a form of responsibility to the community and the state. According to Article 1 paragraph 1 of Law No. 25 of 2009, public service is a series of activities to meet community needs in accordance with regulations. The Sub-district Office plays a vital role in providing administrative and social services. However, in practice, several obstacles remain, such as only 10 employees, lack of computers and printers, and a 14-day processing time for land purchase applications that exceeds service standards. This study aims to evaluate public services at the North Singkil Sub-district Office based on Law No. 25 of 2009 using a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The findings show that services have met principles of equity and effectiveness but face challenges in efficiency, adequacy, responsiveness, and timeliness due to limited human resources and facilities.