Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari Di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba

Abstract

Desa Pardamean Sibisa memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas sehingga memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat petani melalui kelembagaan kelompok tani. Namun, pemberdayaan Kelompok Tani Lestari belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Tani Lestari serta faktor-faktor penghambatnya di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi pemerintah desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, namun belum optimal. Kendala utama yang ditemukan adalah belum adanya regulasi desa khusus, keterbatasan pendampingan dan penyuluhan pertanian, serta bantuan sarana dan prasarana yang belum tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan peran pemerintah desa agar pemberdayaan kelompok tani dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. The village of Pardamean Sibisa has vast agricultural land potential, requiring efforts to empower farmers through farmer group institutions. However, the empowerment of the Lestari Farmer Group has not yet fully contributed to the welfare of farmers. This study aims to determine the role of the village government in empowering the Lestari Farmers Group and the factors that hinder it in Pardamean Sibisa Village, Ajibata District, Toba Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation with informants including the village government, Field Agricultural Extension Workers (PPL), farmer group leaders, and farmer group members. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the village government had performed its role as regulator, dynamizer, and facilitator, but not optimally. The main obstacles found were the absence of specific village regulations, limited agricultural assistance and extension, and aid in the form of facilities and infrastructure that did not reach the target. The study shows that it is necessary to strengthen the role of the village government so that the empowerment of farmer groups can be more focused, sustainable, and capable of improving the welfare of farmers.