Implementasi Kebijakan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kartu Pencari Kerja (Ak-1) Secara Online pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat

Abstract

Implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yang mengatur pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1) secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1) secara online pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat struktural, petugas pelayanan AK-1, serta masyarakat pencari kerja sebagai pengguna layanan. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1) secara online di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis sistem dan jaringan internet, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta koordinasi birokrasi yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas aparatur, dan perbaikan infrastruktur teknologi informasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan optimal. The implementation of technology-based public service policies is one of the government’s efforts to improve the quality and effectiveness of public services. One such policy is the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 39 of 2016 concerning Manpower Placement, which regulates the online service of Job Seeker Cards (AK-1). This study aims to analyze the implementation of the Minister of Manpower Regulation Number 39 of 2016 on the online Job Seeker Card (AK-1) service at the Manpower Office of Langkat Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The informants consisted of structural officials, AK-1 service officers, and job seekers as service users. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validity ensured through triangulation techniques. The analysis of policy implementation refers to George C. Edward III’s theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the online Job Seeker Card (AK-1) service policy at the Manpower Office of Langkat Regency has generally been carried out in accordance with the applicable regulations and has facilitated easier access to services for job seekers. However, the implementation has not yet been fully optimal. The main obstacles include limited human resources, technical problems related to the system and internet network, low digital literacy among some members of the community, and less-than-optimal bureaucratic coordination. Therefore, it is necessary to enhance policy socialization, strengthen the capacity of human resources, and improve information technology infrastructure so that the policy implementation can be more effective and optimal.