Implikasi Pendistribusian Karya Sinematografi Melalui Situs LK21 dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membuat proses penyebaran informasi dan konten menjadi lebih mudah, cepat, dan luas. Kemampuan data bisa berpindah secara instan melalui internet, tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Namun di sisi lain, situasi ini juga memudahkan distribusi karya sinematografi, sekaligus memberi kesempatan bagi pelaku pelanggaran hak cipta melalui situs-situs ilegal seperti LK21 yang menawarkan berbagai film tanpa izin dari pemilik hak cipta. Praktik tersebut akhirnya menyebabkan kerugian yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi nilai moral dan struktur industri film di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap skema pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21 serta implikasi hukum dalam pendistribusian karya sinematografi melalui situs LK21terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam praktik pendistribusian melalui LK21 yang menunjukkan objek karya dari ciptaan yang terklasifikasi dilindungi oleh Pasal 40, sehingga diatasnya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian skema perlindungan hukum, yaitu: hilangnya hakekonomi dan moral pencipta, substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan melemahnya budaya hukum masyarakat (legal culture). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi melalui penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi perlindungan digital, optimalisasi aturan penegakan pidana dan perdata, kerja sama lintas lembaga dan negara, serta peningkatan literasi hukum masyarakat secara berkelanjutan. The development of digital technology has made the dissemination of information and content easier, faster, and more widespread. Data can move instantly over the internet, without being limited by time or location. However, this situation also facilitates the distribution of cinematographic works, while also providing opportunities for copyright infringers through illegal websites like LK21, whichoffer various films without the permission of copyright owners. This practice ultimately causes losses that not only impact the economic aspects but also affect the moral values and structure of the Indonesian film industry. This study aims to analyze the legal regulations regarding the distribution scheme of cinematographic works through the LK21 site and the legal implications of the distribution of cinematographic works through the LK21 site for copyright protection in Indonesia.. The method used is normative juridical research with a statutory andconceptual approach through library research, by analyzing primary and secondary legal materials descriptively and analytically. The research findings indicate that the legal framework governing distribution practices via LK21, which involves the distribution of copyrighted works classified under Article 40, constitutes a violation of Articles 5, 8, and 9 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. This has implications for the uncertainty of the legal protection scheme, namely:the loss of creators’ economic and moral rights, legal substance, legal structure, and the weakening of the public’s legal culture. Therefore, an integrated approachis needed through the strengthening of regulations, the utilization of digital protection technologies, the optimization of criminal and civil enforcement rules,cross-institutional and cross-national cooperation, as well as the continuousimprovement of public legal literacy.