Efektivitas Pelayanan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas layanan Pajak Air Tanah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti pelaksanaan administrasi dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Temuan menunjukkan bahwa pajak air tanah hanya memberikan kontribusi kecil terhadap PAD dibandingkan pajak daerah lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh basis pajak yang terbatas, kebijakan yang membatasi ekstraksi air tanah, dan peralihan konsumsi air ke layanan air perpipaan. Secara administratif, pelayanan pajak air tanah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada melalui prosedur pendaftaran, penilaian, dan pemungutan yang sistematis. Namun, tantangan tetap ada dalam kapasitas pemantauan dan akurasi data penggunaan air tanah. Kepatuhan wajib pajak juga masih kurang optimal akibat pelaporan yang tidak lengkap dan sumur bor yang tidak terdaftar. Studi ini menyimpulkan bahwa pajak air tanah berfungsi lebih sebagai instrumen pengaturan untuk perlindungan lingkungan daripada sebagai sumber pendapatan utama, menekankan perlunya evaluasi multidimensional atas efektivitas pajak. This study analyzes the effectiveness of groundwater tax (Pajak Air Tanah) services as a source of Regional Original Revenue (PAD) in Medan City. A descriptive qualitative approach was employed to examine administrative implementation and factors influencing service performance. Data were collected through interviews, observation, and document analysis involving officials of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Medan City. The findings reveal that groundwater tax contributes only marginally to PAD compared to other local taxes. This condition is influenced by a limited tax base, policies restricting groundwater extraction, and the transition of water consumption to piped water services. Administratively, groundwater tax services have been implemented in accordance with existing regulations through systematic registration, assessment, and collection procedures. However, challenges persist in monitoring capacity and data accuracy on groundwater usage. Taxpayer compliance also remains suboptimal due to underreporting and unregistered bore wells. The study concludes that groundwater tax functions more as a regulatory instrument for environmental protection than as a primary revenue source, highlighting the need for multidimensional evaluation of tax effectiveness.