Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik ( Studi Putusan Nomor 2557/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)

Abstract

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUITE) dinyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga memberi definisi E-Commerce, Perdagangan melalui sistem elektronik (E-commerce) adalah perdagangan Berdasarkan sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah menerima laporan sebanyak 42.257 penipuan transaksi keuangan per 9 Februari 2025 melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Salah satunya terdapat 1.133 pengaduan terkait investasi ilegal. Adapun rumusan masalahnya bagaimana pengaturan tentang penipuan dalam transaksi elektronik, bagaimana akibat Hukum atas penipuan dalam transaksi elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dalam transaksi elektronik berdasarkan studi Putusan Pengadilan Negeri Medan. adalah Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma yang ada atau peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri dan wawancara dengan Bapak Syahrizal Munthe S.H., M.H Selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Medan. sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku Investasi Online pada Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. Article 1 paragraph (2) of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (hereinafter referred to as UUITE) states that: "Electronic Transactions are legal acts carried out using Computers, Computer networks, and/or other electronic media." In Article 1 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade also provides a definition of E-Commerce, Trading through electronic systems (E-commerce) is trading Based on sources, the Financial Services Authority (OJK) recorded that it had received reports of 42,257 financial transaction frauds as of February 9, 2025 through the Indonesia Anti-Scam Center (IASC). One of them was 1,133 complaints related to illegal investments. The formulation of the problem is how the regulation of fraud in electronic transactions, what are the legal consequences of fraud in electronic transactions and what is the criminal responsibility for perpetrators of fraud in electronic transactions based on the study of Medan District Court Decisions. The research method used is normative juridical, namely the type of research conducted by studying existing norms or laws and regulations. The nature of the research is descriptive analytical assessment of right or wrong on what is according to the law regarding legal facts or events from the results of the research. The data collection method used in the research is a literature study of field research, namely by conducting direct studies to the District Court and interviews with Mr. Syahrizal Munthe S.H., M.H as a Judge at the Medan District Court. Criminal sanctions that can be applied to perpetrators of Online Investment in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 A paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations.