Peran Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)

Abstract

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam bentuk tawuran, merupakan permasalahan hukum yang semakin sering terjadi dan berpotensi mengganggu ketertiban umum serta berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Fenomena tersebut menempatkan Kepolisian sebagai institusi yang memiliki peran strategis, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya pencegahan serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, mengkaji upaya kepolisian dalam penyelesaian perkara, serta menelaah proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak kepolisian serta penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah melakukan upaya preventif, represif yang berorientasi pada perlindungan anak, serta penerapan diversi dan keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, khususnya terkait konsistensi penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dan efektivitas penanganan pada tahap awal perkara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kepolisian dalam upaya pencegahan serta optimalisasi penerapan diversi agar tujuan perlindungan anak dan ketertiban umum dapat tercapai secara seimbang. The criminal act of group assault committed by children, particularly in the form of brawls, has become an increasingly frequent legal problem and has the potential to disrupt public order as well as negatively affect children’s growth and development. This phenomenon places the police as an institution with a strategic role, not only in law enforcement, but also in prevention efforts and the protection of children in conflict with the law. This study aims to analyze the role of the Medan Sunggal Sector Police in preventing group assault crimes committed by children, to examine police efforts in resolving such cases, and to review the handling process of children in conflict with the law based on the applicable laws and regulations. The type of research used is empirical juridical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through field research in the form of interviews with police officers and library research on relevant laws and regulations, particularly Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The results of the study indicate that the police have carried out preventive measures, repressive actions oriented toward child protection, as well as the application of diversion and restorative justice. However, in practice, obstacles are still found, particularly regarding the consistency of implementing the principles of the Juvenile Criminal Justice System and the effectiveness of case handling at the initial stage. Therefore, strengthening the role of the police in preventive approaches and optimizing the implementation of diversion are necessary to ensure a balanced achievement of child protection and public order objectives.