Implementasi Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Studi Kasus Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk)

Abstract

Mal Pelayanan Publik tergolong ke dalam inovasi penyelenggaraan pelayanan publik terpadu yang dievaluasi melalui Indeks Pelayanan Publik (IPU) dengan 6 aspek (kebijakan, SDM, sarana, informasi, pengaduan, inovasi). Penelitian Implementasi Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Studi Kasus Peningkatan Kualitas Pengurusan Kartu Tanda Penduduk) bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan walikota pematangsiantar nomor 21 tahun 2023 dan faktor penghambatnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori Georgi Edward III.Data yang dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator komunikasi belum berjalan optimal dikarenakan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi secara merata dan sumber daya belum optimal karena seringkali jaringan yang lambat sedangkan indikator disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan baik dan cukup optimal. Faktor penghambat implementasi ini adalah sosialisasi yang belum merata ke seluruh masyarakat terutama yang tinggal di pinggiran kota,jaringan dan fasilitas yang sudah ada namun belum maksimal sehingga ada kendala ketika melakukan pengurusan kartu tanda penduduk. The Mal Pelayanan Publik (Public Service Mall) is classified as an integrated public service innovation evaluated through the Indeks Pelayanan Publik (Public Service Index/IPU) with 6 aspects (policy, human resources, facilities, information, complaints, innovation). Research on the Implementation of Pematangsiantar Mayor Regulation Number 21 of 2023 Concerning the Implementation of Public Service Malls (Case Study of Improving the Quality of Resident Identity Card Management) to understand how the implementation of Pematangsiantar Mayor Regulation Number 21 of 2023 and its inhibiting factors proceeds. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, using George C. Edward III's theory. Data were collected through observation, interviews, documentation, and triangulation techniques. The research findings indicate that the communication and resource indicators have not yet operated optimally, whereas the disposition and bureaucratic structure indicators are running well and sufficiently optimal. The inhibiting factors of this implementation include uneven socialization to the entire community, particularly those living in the city outskirts, as well as existing networks and facilities that are not yet maximal, leading to obstacles in processing population identification cards.