Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Lahan Negara Tanpa Izin (Studi di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir)

Abstract

Penguasaan lahan negara tanpa izin merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak pada kerugian negara serta mengganggu tertib administrasi dan tata ruang wilayah. Fenomena ini marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Tindak pidana ini menimbulkan persoalan hukum yang mendalam terkait pertanggungjawaban pidana pelakunya serta efektivitas penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Permasalahan ini dikaji dalam penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Lahan “Negara Tanpa Izin (Studi di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penguasaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir? (2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut? (3) Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi penguasaan lahan negara tanpa izin di wilayah tersebut? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan aparat desa, penegak hukum, serta masyarakat setempat, dokumentasi dokumen hukum, dan pendekatan etnografi untuk memahami dinamika sosial yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Unauthorized possession of state land is a form of crime that results in state losses and disrupts orderly administration and regional spatial planning. This phenomenon is widespread in various regions, including in Tadukan Raga Village, STM Hilir District, Deli Serdang Regency. This crime raises profound legal issues related to the criminal liability of the perpetrators and the effectiveness of law enforcement by authorized officials. This problem is examined in a study entitled Criminal Liability for the Criminal Act of Land Acquisition “State Without Permission (Study in Tadukan Raga Village, STM Hilir District)”. The formulation of the problem in this study is: (1) What is the form of criminal liability for perpetrators of the crime of unauthorised possession of state land in Tadukan Raga Village, STM Hilir District? (2) What are the factors causing this crime? (3) What is the role of law enforcement officials in overcoming unauthorised possession of state land in the region? This study uses a qualitative method with a field research and library research approach. This type of research is descriptive and analytical, aiming to describe and analyze in-depth legal phenomena occurring in society. Data was collected through direct observation, in-depth interviews with village officials, law enforcement officers, and local residents, legal documentation, and an ethnographic approach to understand the social dynamics underlying these crimes.