Penegakan Hukum Sebagai Anak yang Melakukan Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan : Nomor 70/Pid Sus -Anak/2024/Pn Mdn)

Abstract

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dilema antara perlindungan hak anak pelaku dan pemenuhan keadilan bagi korban. Fenomena ini menjadi dasar ketertarikan penelitian, mengingat masih adanya perbedaan penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak, dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Hal ini tercermin dari dijatuhkannya pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan harapan pidana tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan dan pelatihan kerja. psikologis, dan sosiologis anak, serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan lebih menitikberatkan pada pembinaan, meskipun masih terdapat perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Law enforcement against children as perpetrators of sexual violence against children creates a dilemma between protecting the rights of the perpetrators and fulfilling justice for the victims. This phenomenon is the basis of research interest, considering the persistent differences in the application of criminal sanctions in juvenile justice practices. This study aims to analyze the considerations of judges in issuing decisions and assess the enforcement of criminal law against child perpetrators of sexual violence in the juvenile criminal justice system, by studying Medan District Court Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a case approach, supported by secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, and legal literature. The results of the study indicate that judges in issuing decisions consider both juridical and non-juridical aspects. This indicates that judges are not solely oriented towards revenge, but prioritize the principle of the best interests of the child. This is reflected in the imposition of a lighter sentence than the Public Prosecutor's demand, with the hope that the sentence will provide a deterrent effect as well as an opportunity for children to improve themselves through coaching and job training. The child's psychological and sociological well-being, while prioritizing the principle of the child's best interests. Criminal law enforcement against child perpetrators has been implemented in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law, with punishment as a last resort and a greater emphasis on guidance, although there are still differences between the prosecutor's demands and the judge's decision.