Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan pada Nasabah yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus PT Bank Mandiri Tbk KC Imam Bonjol)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan ketika debitur meninggal dunia sebelum kewajiban kreditnya lunas.Dalam praktiknya, pihak bank sering menghadapi kendala hukum dan administratif, terutama apabila terjadi perbedaan pandangan di antara ahli waris mengenai pelunasan utang.Kondisi tersebut menimbulkan perlunya kepastian hukum dan kejelasan mekanisme eksekusi agar tidak menimbulkan sengketa antara bank dan ahli waris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai eksekusi objek jaminan terhadap debitur yang meninggal dunia, untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi yang diterapkan oleh PT Bank Mandiri KC Imam Bonjol, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap debitur yang meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap debitur yang meninggal dunia telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mekanisme yang diterapkan oleh PT Bank Mandiri KC Imam Bonjol dilakukan melalui tahapan verifikasi dokumen kematian dan ahli waris, pemeriksaan polis asuransi, serta pelaksanaan eksekusi sesuai prosedur hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap debitur yang meninggal dunia telah sejalan dengan asas kepastian hukumdan prinsip kehati-hatian perbankan. This research is motivated by the importance of legal certainty in the implementation of banking credit agreements, particularly when a debtor dies before fully repaying the loan. In practice, banks often face obstacles in executing collateral, especially when differences arise among the heirs regarding debt settlement. Such conditions create a need for legal certainty and a clear execution mechanism to prevent disputes between banks and the heirs. The purpose of this study is to determine the legal regulation concerning the execution of collateral objects against deceased debtors, to analyze the execution mechanism implemented by PT Bank Mandiri KC Imam Bonjol, and to identify the obstaclesencountered in its implementation. The research method used is the normative juridical method, by examining laws and regulations, legal literature, and court decisions related to the execution of collateral when the debtor has passed away. The results show that the execution of collateral for deceased debtors has a clear legal basis as regulated in the Indonesian Civil Code, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, and Law Number 42 of 1999 concerning FiduciarySecurity. The mechanism applied by PT Bank Mandiri KC Imam Bonjol includes verification of death and heir documents, insurance policy review, and executionof collateral in accordance with legal procedures. The study concludes that the execution of collateral against deceased debtors is consistent with the principlesof legal certainty and prudential banking practices