Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negerimedan Nomor : 1244/ Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

Abstract

Penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang berdampak pada terhambatnya proses tumbuh kembang anak secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Dalam konteks rumah tangga, penelantaran oleh orang tua atau wali menjadi permasalahan yang tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi anak, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurang maksimalnya peran negara dalam memberikan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami penelantaran di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik penegakan hukum, serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dengan merujuk pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan minimnya sinergi antar lembaga. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan penelantaran yang berdampak serius. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun aparat penegak hukum, guna menjamin perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Child neglect is a serious violation of children's fundamental rights, which negatively impacts their physical, mental, emotional, and social development. Within the context of the household, neglect by parents or guardians presents a critical issue that not only harms the child but also reflects a lack of legal awareness in society and the insufficient role of the state in providing protection. This study aims to analyze the form and implementation of legal protection for children who experience neglect in Indonesia, based on statutory regulations and law enforcement practices. It also examines the form of criminal liability imposed on perpetrators of child neglect through a case study of District Court Decision Number 1244/Pid.Sus/2021/PN Mdn. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The data sources consist of secondary data, including legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings show that although legal protection for children is explicitly regulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, its implementation still faces challenges, such as weak law enforcement and limited institutional coordination. The court decision analyzed in this study affirms that perpetrators can be held criminally liable if proven to have committed neglect resulting in serious harm. Therefore, strong cooperation among all stakeholders—government, society, families, and law enforcement—is urgently needed to ensure comprehensive, continuous, and just protection for every child.