Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengepulan Besi Bekas (Studi Kasus Pt Putra Baja)

Abstract

Penelitian ini membahas akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas dengan studi kasus pada PT Putra Baja. Perjanjian kerja sama merupakan dasar hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas, mengkaji akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Putra Baja dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, didukung oleh data lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama pengepulan besi bekas memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta kemungkinan tuntutan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Putra Baja meliputi penyelesaian secara musyawarah, somasi, serta penyelesaian melalui jalur litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik perjanjian kerja sama yang lebih tertib dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. This research examines the legal consequences of breach of contract in a scrap metal collection cooperation agreement, using a case study of PT Putra Baja. A cooperation agreement serves as the legal basis for the relationship between the parties, giving rise to rights and obligations that must be fulfilled in accordance with the agreement. In practice, breaches of contract often occur and may cause losses to one of the parties. This study aims to analyze the legal binding force of the scrap metal collection cooperation agreement, to examine the legal consequences arising from breach of contract, and to identify the legal remedies that can be pursued by PT Putra Baja. The research method used is normative legal research with a juridical approach, supported by field data obtained through interviews and document studies. The results show that the cooperation agreement has legally binding force as long as it fulfills the legal requirements of a valid contract as regulated in the Civil Code. A breach of contract gives rise to legal consequences in the form of an obligation to perform, compensation for damages, termination of the agreement, and possible legal claims. The legal remedies available to PT Putra Baja include settlement through deliberation, formal warning (somasi), and litigation if no agreement is reached. This research is expected to contribute to the development of better contractual practices and provide legal certainty for business actors.