Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 116.Pid.Sus-Anak /2023/ PN Medan

Abstract

Pemerkosaan masuk sebagai kategori kejahatan seks dalam hak-hak perempuan, ia juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang memiliki dampak lebih lanjut pada non fisik. Itu sangat akumulatif bahkan dapat memiliki efek ganda bagi korban kejahatan kekerasan seksual.. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalamnya mengandung hak-hak anak yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan putusan Hakim nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MDN seorang anak dibawah umur melakukan pemerkosaan dengan tipu muslihat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelaku anak dibawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia,bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.Adapun tujuan dari rumus Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma yang ada atau peraturan perundangundangan. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri dan wawancara dengan Bapak Joko, SH,MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan Pasal 287 KUHP dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka pemerkosa anak dapat dijerat dengan pasal 76D dan 76E jo 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.Maka dari perbandingan pasal dan Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan pemerkosaan Rape is categorized as a sexual crime in women's rights, it is also categorized as a form of physical violence that has further impacts on non-physical. It is very accumulative and can even have a double effect on victims of sexual violence crimes. The provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection contain children's rights that can be implemented in Indonesia. Considering that rape is categorized as a sexual crime in women's rights, it is also categorized as a form of physical violence that has further impacts on non-physical. Based on Judge's decision number 116 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN.MDN a minor committed rape by trickery. The problem in this study is how the legal regulations regarding criminal acts of minors based on the laws and regulations in force in Indonesia, how the judge's considerations in imposing sanctions for criminal acts of rape against minors. The purpose of the formula The research method used is normative juridical, namely the type of research conducted by studying existing norms or laws and regulations. The nature of the research is descriptive analytical assessment of right or wrong on what is according to the law regarding legal facts or events from the research results. The data collection method used in the research is a field research literature study, namely by conducting a direct study to the District Court and interviews with Mr. Joko, SH, MH as a Judge at the Medan District Court, the provision of conditional criminal penalties has been expressly regulated in Article 81 paragraph 2 Jo Article 76 D of Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2016 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection.