Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Lelang Benda Jaminan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja (Studi Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/Pn.Mdn)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memngetahui peraturan lelang benda jaminan dalam perjanjian kredit koperasi di Indonesia, untuk mengetahui pertimbangn hukum dalam putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN.mdn atas perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit modal kerjaAdapum permasalahan dalam penelitian ini adalah peraturan lelang benda jaminan dalam perjanjian kredit koperasi di Indonesia, pertimbangn hukum dalam putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN.mdn atas perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit modal kerja, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan lelang benda jaminan dalam perjanjian kredit koperasi di Indonesia untuk mengetahui pertimbangn hukum dalam putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PN.mdn atas perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit modal kerja.metode penelitian yang di gunakana adalah yuridis normative. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah Pengaturan Lelang Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Koperasi Di Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020: Mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, termasuk lelang eksekusi hak tanggungan dan fidusia. Penggugatlah yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang disebut Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 042/PP/SUKM-20259/STABAT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh M. Gatot Indra Bakti (dengan persetujuan isteri Ny. Meri Agustina) dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati di hadapan Linda S.H., MKn Notaris di Langkat. The purpose of this research is to determine the regulation of auction of collateral objects in credit agreements with cooperatives in Indonesia, and to understand the legal considerations in the decision Number 530/Pdt.G/2023/PN.mdn regarding unlawful acts in working capital credit agreements. The problems in this research are the regulation of auction of collateral objects in credit agreements with cooperatives in Indonesia, and the legal considerations in the decision Number 530/Pdt.G/2023/PN.mdn regarding unlawful acts in working capital credit agreements. The research method used is normative juridical. The conclusion that can be drawn from this research is that the regulation of auction of collateral objects in credit agreements with cooperatives in Indonesia is governed by Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, Law Number 42 of 1999 concerning Fiducia Security, Minister of Finance Regulation (PMK) Number 213/PMK.06/2020, and Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 213/PMK.06/2020, which regulates the Implementation Guidelines for Auctions, including the execution of mortgage and fiducia auctions. The plaintiff failed to fulfill their obligations in the agreement made between the plaintiff and defendant I, as stated in the Financing Agreement Number 042/PP/SUKM- 20259/STABAT/IV/2018 dated April 20, 2018, signed by M. Gatot Indra Bakti (with the consent of his wife, Meri Agustina) with Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, before Linda, SH., MKn, Notary in Langkat.