Kebijakan Kriminal Oleh POLDA Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Medan (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Abstract

Perjudian online di Kota Medan telah bertransformasi menjadi ancaman siber yang masif dan memicu keresahan sosial yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal yang diterapkan oleh Polda Sumatera Utara serta efektivitas pengaturan hukum yang berlaku. Secara normatif, regulasi perjudian online di Indonesia bersandar pada Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memperberat sanksi pidana hingga 10 tahun penjara sebagai upaya memperkuat efek jera. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan serta studi lapangan melalui wawancara dengan penyidik Ditressiber Polda Sumatera Utara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penal di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan regulasi (regulator gap), di mana hukum positif saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik kejahatan digital yang bersifat lintas batas (borderless) dan anonim. Meskipun Polda Sumatera Utara telah melakukan tindakan represif yang intensif, upaya tersebut belum optimal menekan angka kasus secara signifikan karena adaptivitas teknologi pelaku, seperti penggunaan server luar negeri dan transaksi aset kripto. Simpulannya, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih spesifik serta sinergi lintas sektoral yang lebih kuat agar penegakan hukum tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan mampu memutus infrastruktur perjudian online secara komprehensif. Online gambling in Medan City has emerged as a pervasive cybercrime, triggering significant social unrest. This research analyzes the criminal policies implemented by the North Sumatra Regional Police (Polda Sumut) and evaluates the effectiveness of the current legal framework. Legally, online gambling is prosecuted under Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), which has notably increased imprisonment sanctions to a maximum of 10 years to enhance the deterrent effect. The study employs a normative juridical method, utilizing statutory approach combined with field interviews involving investigators at the North Sumatra Regional Police. Data is analyzed through a descriptive-qualitative lens to provide a comprehensive evaluation of penal policy implementation. Findings reveal a significant regulatory gap, as current positive laws do not fully accommodate the borderless nature and digital complexities of cyber-based gambling. Although Polda Sumut successfully handled 12 cases involving 702 suspects throughout 2024, these repressive measures have not significantly curbed the growth of cases due to regulatory, technical, and coordination limitations. The study concludes that comprehensive penal reform and stronger crossagency synergy are essential to effectively disrupt online gambling infrastructures.