Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Kota Tebing Tinggi

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual memberi jaminan bahwa perempuan dan anak dilindungi oleh pemerintah. Penulisan ini menelaah proses perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Menegakkan hukum kepada pelaku dan memberi rasa keadilan kepada korban. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga masih memiliki kekeurangan terlebih menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Perlindungan hukum diharapkan memberikan rasa keadilan kepada korban. Jika penjatuhan sanksi kepada pelaku diberikan dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang paling menguntungkan kepada pelaku, Perlindungan hukum yang dijalankan menjadi ambigu. Yang mana harusnya sanksi yang paling memberatkan yang harus diterima pelaku. Sehingga Undang-Undang berjalan selaras dengan harapan korban yang mencari keadilan. Perlindungan hukum memberi rasa keadilan, sanksi memberi efek jera, dan kepastian hukum memberi rasa aman kepada perempuan dan anak. Legal protection for women and children who are victims of domestic violence and sexual violence ensures that they are protected by the government. This study examines the process of legal protection for victims of domestic violence and sexual violence, aiming to enforce the law against perpetrators and provide a sense of justice for victims. This research is a Normative Juridical study. The legal protection of women and children who are victims of sexual violence is regulated under Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law, and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Law Number 17 of 2016 and Law Number 23 of 2004 still possess shortcomings, particularly regarding the imposition of criminal sanctions on perpetrators. Legal protection is expected to provide a sense of justice for victims; however, if sanctions are imposed by considering the most lenient criminal penalties for the perpetrator, the legal protection becomes ambiguous. Ideally, the most severe sanctions should be imposed so that the law aligns with the expectations of victims seeking justice. Legal protection provides justice, sanctions provide a deterrent effect, and legal certainty provides a sense of security for women and children.