Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa ( Studi Putusan: No 2123 K/Pdt/2023 )

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan hubungan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan tempat tinggal maupun kegiatan usaha. Meskipun telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1548–1600, dalam praktik masih sering ditemukan permasalahan di mana penyewa yang telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik justru dirugikan oleh tindakan sepihak pemilik. Penyewa dapat mengalami pemutusan perjanjian atau penetapan eksekusi tanpa mempertimbangkan status hukum dan perilaku penyewa yang tidak melakukan wanprestasi. Kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa, karena adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdata, menganalisis akibat hukum dari perbuatan melawan hukum berupa penetapan eksekusi terhadap penyewa yang beritikad baik, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KUHPerdata telah memberikan dasar pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa. Namun, dalam praktik masih terdapat ketimpangan perlindungan hukum, khususnya terhadap penyewa yang beritikad baik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/2023 menegaskan pentingnya penerapan asas itikad baik dan keadilan kontraktual, serta menunjukkan peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih substantif. Putusan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi penyewa yang beritikad baik di masa mendatang. Lease agreements constitute legal relationships that frequently occur in social life and play an important role in supporting residential needs as well as business activities. Although they have been clearly regulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), particularly Articles 1548– 1600, in practice there are still many cases where tenants who have fulfilled their obligations in good faith suffer losses due to unilateral actions by landlords. Tenants may experience unilateral termination of the lease or execution orders without proper consideration of their legal status and conduct, despite the absence of any breach of contract. This condition constitutes the main reason for the author to choose the title Legal Protection for Good-Faith Tenants in Lease Agreements, as it reflects the gap between normative legal provisions and their implementation in judicial practice. This research aims to examine the legal regulation of lease agreements under the Indonesian Civil Code, to analyze the legal consequences of unlawful acts in the form of execution orders imposed on good-faith tenants, and to review the forms of legal protection provided through the Supreme Court Decision Number 2123 K/Pdt/2023. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively using a deductive method. The results of this research indicate that, normatively, the Indonesian Civil Code has provided a legal framework governing the rights and obligations of the parties in lease agreements. However, in practice, there remains an imbalance in legal protection, particularly for good-faith tenants. The Supreme Court Decision Number 2123 K/Pdt/2023 emphasizes the importance of applying the principles of good faith and contractual justice, and demonstrates the role of judges in providing more substantive legal protection. This decision is expected to serve as a reference in strengthening legal protection for good-faith tenants in the future.