Pertanggung Jawaban Hukum Atas Pembangunan Rumah Kios Tanpa Izin Pemilik Tanah Studi Kasus Putusan Nomor: 460/Pdt.G/2021/Pn.Mdn

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum atas pembangunan rumah kios tanpa izin pemilik tanah dengan studi kasus Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Latar belakang penelitian didasarkan pada banyaknya sengketa tanah yang kerap menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, serta konflik sosial yang berkepanjangan. Kasus yang diteliti memperlihatkan adanya pihak yang mendirikan kios di atas tanah milik orang lain tanpa izin, kemudian menyewakannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Permasalahan penelitian difokuskan pada akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut, bentuk pertanggungjawaban yang timbul, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum umum menuju kasus konkret yang diteliti untuk menemukan jawaban yang sistematis dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan mendirikan kios di atas tanah orang lain tanpa izin menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 420.000.000 serta kerugian immateriil yang signifikan bagi Penggugat. Putusan pengadilan mengabulkan sebagian gugatan, memerintahkan pengembalian tanah, menghukum Tergugat membayar ganti rugi, dan menetapkan uang paksa (dwangsom). Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana bersifat represif melalui pidana penjara, sedangkan hukum perdata bersifat restoratif dengan memulihkan hak korban. Kepastian hukum atas tanah hanya dapat dijamin melalui sertifikat hak milik yang berkekuatan hukum tetap. This research examines legal liability for the construction of shops without the landowner’s permission, using Decision Number 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn as a case study. The background of the study is based on the increasing number of land disputes that often cause both material and immaterial losses, as well as prolonged social conflicts. The case analyzed shows that a party constructed shops on another person’s land without authorization and subsequently rented them out for personal gain. The research focuses on the legal consequences of such unlawful acts, the forms of liability arising, and the judicial considerations in rendering the decision.The research method applied is normative juridical with a descriptive-analytical character. The approaches used are the statute approach and the case approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research, including legislation, legal doctrines, academic literature, and relevant court decisions. The data were analyzed qualitatively using a deductive method, drawing conclusions from general legal provisions toward the specific case under study to formulate systematic and accurate answers. The findings show that the Defendant’s actions fulfill the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Constructing shops on another person’s land without permission caused material losses amounting to IDR 420,000,000 and significant immaterial damages to the Plaintiff. The court partially granted the Plaintiff’s claim, ordering the return of the land, awarding material compensation, and imposing a penalty payment (dwangsom) for non-compliance. This research affirms that criminal law is repressive through imprisonment, while civil law is restorative by returning the victim’s rights. Legal certainty of land ownership can only be guaranteed through land title certificates that hold binding legal force.