Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Putusan Nomor: 855/Pid.Sus/2025/Pn.Mdn)

Abstract

Tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban di Indonesia, dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dalam perspektif viktimologi berdasarkan putusan pengadilan negeri medan nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah tindak pidana asusila terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), KUHP baru ((Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Tindak pidana asusila terhadap anak menimbulkan dampak yang kompleks bagi korban, keluarga korban serta lingkungan dan masyarakat, sehingga muncul rasa takut, kecurigaan, dan penurunan kepercayaan antarwarga. Norma kesopanan dan nilai-nilai moral masyarakat juga terancam luntur. Dari perspektif viktimologi, korban MS yang masih berusia 16 tahun tergolong sebagai vulnerable victim atau korban rentan, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Korban mengalami berbagai bentuk viktimisasi, yakni viktimisasi primer berupa kerugian fisik dan trauma psikis, viktimisasi sekunder akibat harus menceritakan ulang peristiwa yang memicu rasa malu, serta viktimisasi struktural karena sistem hukum belum sepenuhnya memberikan akses rehabilitasi, restitusi, dan dukungan pemulihan yang optimal. Sexual crimes are acts that violate moral norms, particularly acts related to sexuality or body parts that cause shame. The purpose of this study is to determine the legal regulations concerning sexual crimes against children as victims in Indonesia, the impact of sexual crimes against children as victims, and sexual crimes against children as victims from a victimology perspective based on the decision of the Medan District Court number: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn. The type of research used is normative juridical research, with data types derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data was collected using literature study and field study techniques and analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the study show that sexual crimes against children are regulated in several laws and regulations, including the old Criminal Code (Law No. 1 of 1946), the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), and the Child Protection Law (Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 17 of 2016). Sexual crimes against children have a complex impact on victims, their families, and the community, causing fear, suspicion, and a decline in trust among citizens. Social norms of decency and moral values are also threatened. From a victimology perspective, the 16-year old victim, MS, is classified as a vulnerable victim, requiring special attention. The victim experienced various forms of victimization, namely primary victimization in the form of physical harm and psychological trauma, secondary victimization due to having to recount the incident, which caused shame, and structural victimization because the legal system has not fully provided access to rehabilitation, restitution, and optimal recovery support.