Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/Pn Mdn)

Abstract

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus meningkat dan menimbulkan dampak fisik, psikis, serta sosial bagi korban. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2137/Pid.B/2024/PN Mdn serta bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana menggunakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn menggunakan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan UU TPKS, khususnya Pasal 6 huruf c, berdasarkan pembuktian yang sah melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan Visum et Repertum. Hakim juga menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis dalam memilih UU TPKS dibanding KUHP. Pertimbangan hakim dilakukan secara yuridis dan non-yuridis, termasuk memperhatikan dampak psikologis korban dan penyalahgunaan kepercayaan. Penjatuhan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 mencerminkan pemidanaan yang proporsional, berorientasi pada perlindungan korban, serta memberikan efek jera. Sexual violence is a form of human rights violation that continues to increase and causes physical, psychological, and social impacts on victims. The problems in this research are focused on how the implementation of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence in the Decision of Pengadilan Negeri Medan Number 2137/Pid.B/2024/PN Mdn and how the Consideration of the Panel of Judges in Imposing Criminal Sanctions Against Perpetrators of Sexual Violence in Decision Number 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn using Article 6 letter c of the Law of the Republic of Indonesia No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. This research aims to determine THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE (Study of the Decision of Pengadilan Negeri Medan Number: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn). The research method used was normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results of the research showed that the implementation of criminal sanctions had been carried out appropriately and in accordance with the Law on the Crime of Sexual Violence, particularly Article 6 letter c, based on valid evidence through witness testimony, defendant testimony, evidence, and Visum et Repertum. The judge also applied the principle of lex specialis derogat legi generalis in choosing the Law on the Crime of Sexual Violence compared to the Criminal Code. The judge’s consideration was conducted juridically and non juridically, including paying attention to the psychological impact on the victim and the abuse of trust. The imposition of 8 years imprisonment and a fine of Rp50,000,000.00 reflected proportional punishment, oriented toward victim protection, and provided a deterrent effect.