Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber Sexual Harassment di Media Sosial (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban cyber sexual harassment di media sosial meliputi perlindungan sosial dan psikis, serta perlindungan hukum. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Sumatera Utara melibatkan upaya pendampingan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam proses pemulihan atas kerugian yang dideritanya agar dapat kembali ke kondisi semula. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Pengaturan hukum Cyber Sexual Harassment yang terjadi di media sosial dan Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban cyber sexual harassment di media sosial menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022. Medote penelitian yang digunakan yaitu Penelitian yuridis normatif. Hasil dari Penelitian telah ditemukan bahwa regulasi yang mengatur tentang Cyber Sexual Harassment adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya undang-undang tersebut menunjukan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya terutama terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan seksual dunia maya (cyber sexual harassment). Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban cyber sexual harassment di media sosial menganut asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Korban juga memiliki hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan. Legal protection for women who are victims of cyber sexual harassment on social media encompasses social and psychological safeguards as well as legal protections. The North Sumatra Provincial Office for Women's Empowerment and Child Protection facilitates support services aimed at ensuring the victim's sense of safety during the recovery process, thereby enabling them to return to their pre-incident state. This thesis examines the legal framework governing cyber sexual harassment on social media and the legal protections afforded to female victims under Law Number 12 of 2022. The study employs a normative juridical research method. The findings indicate that the regulations governing cyber sexual harassment are Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. These laws demonstrate the state's commitment to providing legal protection to its citizens, particularly those who fall victim to cyber sexual harassment. The legal protection provided to female victims of cyber sexual harassment on social media is grounded in the principles of utility, justice, balance, and legal certainty. Victims are also entitled to rights regarding case handling, protection, and recovery.