Laporan Pertanggung Jawaban Program Kuliah MBKM PKKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang

Abstract

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiaptiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada mayarakat (Dina, 2010). Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional (Puspitasari, 2014).