Akibat Hukum Adanya Pembiayaan Jaminan Fiduasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak

Abstract

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah bagaimana akibat hukum dari penyelesaian sengketa dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia pada perjanjian leasing dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia yang akta pemberian fidusianya tidak didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang aturan-aturan hukum yang berlaku terutama yang terkait dengan perjanjian pembiayaan dan akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa para pihak dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia yang akta pemberian fidusianya tidak didaftarkan. Mengingat pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Karena ini adalah perjanjian jual beli, maka berlaku semua ketentuan tentang jual beli dengan segala akibat hukumnya, kecuali bila ditentukan lain secara khusus dalam perjanjian. Pada Putusan No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn tentang penyelesaian sengketa dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia pada perjanjian leasing melalui Pengadilan Negeri Medan dimana PT. Indojasa Pratama Finance dan Suharto keduanya keduanya melakukan perjanjian pembiayan konsumen untuk membeli sebuah mobil truk Merk Mitsubishi 100 PS, Type: FE 114, Jenis/Model : Truk/Mobil Beban, Tahun pembuatan/perakitan : 1997, Isi Silinder/HP: 3298, Warna KB : Kuning Muda, No. Rangka/NIK: FE114E105148, No. Mesin: 4D31C786379, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A No. 6654298 D, Bahan Bakar: Solar, Warna TNKB : Hitam dengan harga Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), uang muka Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia menyebabkan jaminan tersebut tidak berfungsi sebagai jaminan. Obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga walaupun penggugat selaku debitur/pemberi fidusia terbukti telah melakukan wanprestasi/cidera janji, namun oleh karena tersebut objek jaminan fidusianya belum didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, maka menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 jaminan fidusia yang belum terdaftar menyebabkan jaminan tersebut tidak berfungsi sebagai jaminan hukum dan hutang pihutang antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah hanya hutang pihutang biasa dan penyelesaiaan sengketa pada lembaga pembiayaan yang timbul karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat UNIVERSITAS MEDAN AREA ditempuh melalui 2 cara yakni dengan musyawarah dan pengajuan gugatan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa pada Putusan No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yang menyatakan menurut hukum bahwa obyek jaminan fidusia yang belum terdaftar menyebabkan jaminan tersebut tidak berfungsi sebagai jaminan hukum dan hutang pihutang antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah hanya hutang pihutang biasa sehingga perbuatan Tergugat yang melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads).