Peranan Dprd Provinsi Dalam Mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Abstract

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 16 ayat 2 menyatakan DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan seJajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah. Pengertian sejajar dan menjadi mitra ini dipahami beraneka macam sehingga seringkali hubungan pemerintah daerah dan DPRD menjadi agak terganggu termasuk ketika masing-masing menggunakan hak, tugasnya dan kewenangannya untuk mengatakan sebagai paling baik. Kedua institusi ini dikenal oleh rakyat. DPRD yang mempunyai hak untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah sangat diharapkan sebagai kontrol pemerintah daerah.