Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAI-D) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Gelandangan Khususnya di Bidang Pendidikan di Kota Medan Dikaitkan Dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Abstract

Hal yang menjadi dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap anak gelandangan khsusnya haknya di bidang pendidikan di Kota Medan dan untuk mengetahui bagaimana sikap dan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kota Medan, bagi anak gelandangan di Kota Medan serta mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas Pemrintah Daerah dalam menyikapi persoalan yang besar ini khusunya di Kota medan. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana mengumpulkan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap pihak yang terkait dengan judul penelitian skripsi diatas. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi diatas. Selanjutnya , data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskrifsi dalam penulisin skripsi ini, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Komiai Perlidungan Anak Indonesia Sumatera Utara Bagi Anak Gelandangan di kota Medan berperan sejak Tahun 2006, dan Komisi Perlindungan Anak Sumatera Utara ini mendukung anak gelandangan yang terjaring pada saat razia dan kendala pada biaya dan fasilitas tidak memadai penanganan dan memberikan bantuan hukum kepada anak gelandangan yang berkomflik hukum di Kota Medan.(2) Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi beberapa faktor fasilitas pendukung, pengajar berkualitas, infrastruktur sekolah dalam melaksanakan pendidikan yang layak kepada anak gelandangan khususnya anak gelandangan yang hak konsitusional tidak di dapatkan di bidang pendidikan di Kota Medan