Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 55/Pid.B/2009/PN-Bj

Abstract

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa tanoa keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) uudang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perubahann Atas Undang-Undang Nomor 41 fahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dengan mengadakan analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 55/Pid.B/2009/PN-Bj