Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4104
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSahlan, Taufik-
dc.date.accessioned2017-11-13T08:09:22Z-
dc.date.available2017-11-13T08:09:22Z-
dc.date.issued2005-12-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4104-
dc.description.abstractDalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan ·· Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ··• dalam prakteknya masih terdapat pengupahan yang tidak layak, jauh dari pemenuhan akan kebutuhan hidup minimum Buruh di Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah sekarang sebagai pekerJa untuk saat ini, merupakan suatu kelompok masyarakat yang paling lemah posisinya. bukan semata-mata dampak dari kelebihan tenaga kerja, alau pun kelemahan posisi sebagai dampak sampingan dari masa lalu yang tidnk meguntungkain pekerja di Indonesia Sebab pekerja pada waktu itu dianggap sekelompok individu yang dicap hanya dapat menuntut kenaikan upah tanpa didukung oleh kemampuan yang produktifen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectPerubahan Daerahen_US
dc.subjectPerselisihan Perubahanen_US
dc.titlePeranan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perubahan Daerah (P4D) Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perubahan Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 ( Studi KAsus P4D Kota Medan)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Law of State Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008400071_file1.pdfCover447.65 kBAdobe PDFView/Open
008400071_file3.pdfintroduction424.22 kBAdobe PDFView/Open
008400071_file4.pdfChapter I301.83 kBAdobe PDFView/Open
008400071_file8.pdfReference266.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.